PT Solid Gold Berjangka | Banyaknya kasus penipuan terhadap jemaah umrah seperti penundaan keberangkatan hingga lebih dari satu tahun meski sudah membayar biaya, penambahan biaya umrah & bahkan ada batal berangkat membuat pemerintah akan memperketat perusahaan yg menawarkan jasa perjalanan umrah.

Direktur Umrah & Haji Khusus Ditjen Penyelenggara Haji & Umrah PHU Kementerian Agama, Muhajirin Yanis mengatakan aturan penyelenggaraan umrah akan diperketat dengan merevisi sejumlah regulasi, salah satunya mengenai standar minimal.

“Yang ada sekarang kita baru atur jemaah itu harus menggunakan penerbangan satu kali transit, kemudian hotel harus setara bintang 3, yg berikut makanan harus prasmanan, tentu banyak hal yg mau kita atur,” jelas Muhajirin.

Dia menjelaskan standar minimal utk jemaah umrah harus dipenuhi oleh penyelenggara haji & umrah itu sudah dihitung secara cermat, dengan biaya yg dapat diperkirakan.

“Dari standar minimal itu bisa dilihat apakah biaya yg ditawarkan ke konsumen realistis atau tidak,” jelas Muhajirin.

Kementerian agama menilai pengaturan standar minimal ini penting utk melindungi jemaah umrah yg setiap tahunnya mencapai sekitar 800.000 orang.
‘Skema ponzi merugikan’
Sebagian besar perusahaan umrah menawarkan harga sekitar 1.800 dolar AS atau diatas Rp20 juta utk perjalanan bagi satu orang, tetapi ada sejumlah perusahaan yg menawarkan harga yg lebih rendah sekitar Rp14 juta.

Tetapi calon jemaah umrah yg membayar lebih rendah, tak sedikit yg mengalami masalah antaraa tidak diberangkatkan pada waktunya atau waktu keberangkatan tidak jelas.

Salah seorang calon Jemaah umrah yg identitasnya minta disebut Ahmad tergiur dengan tawaran biaya umrah yg ‘murah’ menjelaskan telah melunasi pembayaran sejak tahun lalu, tetapi tidak kunjung berangkat.

“Sampai dengan Desember saya hanya dapat ihram & batik, koper belum, kemudian ada edaran dari direkturnya utk Jemaah umroh 2017, akan tidak dapat diberangkatkan sampai Mei sesuai janji di awal, utk Jemaah seperti itu dapat melakukan refund dengan kondisi pengembaliannya lebih dari 90 hari kerja, & kalau tetap mau berangkat sesudah lebaran haji ( idul adha),” jelas Ahmad.

Himpunan Penyelenggara Umrah & Haji HIMPUH menyebutkan skema pembayaran seperti itu menggunakan skema ponzi, yg menawarkan jemaah utk bayar lunas di muka & akan berangkat setahun kemudian.

Ketua Himpunan Penyelenggaran Haji & Umrah, atau HIMPUH Baluki Ahmad, menjelaskan perusahaan jasa travel haji & umrah yg menerapkan skema ponzi, seperti ‘gali lubang tutup lubang’.

“Uang yg dibayarkan seorang jemaah itu digunakan utk memberangkat jemaah yg ada di (urutan) sebelumnya, maka akan menjadi tumpukan yg tidak bisa diberangkatkan, yg programnya sepuluh orang yg hanya diberangkat hanya lima, karena biayanya sudah digunakan utk jemaah sebelumnya,” jelas dia.

Baluki mengaku skema itu tidak dilakukan perusahaan yg tergabung dalam HIMPUH yg jumlahnya lebih dari 300 dari 800 perusahaan travel haji & umrah yg terdaftar di kementerian agama.
Biaya umrah
Skema ponzi itu hanya satu dari beberapa tawaran skema pembayaran yg merugikan nasbah, menurut Baluki. Dia berharap pemerintah menerapkan standar biaya minimal utk perjalanan umrah, & mensosialisasikannya agar masyarakat bisa waspada.

“Ketika ada travel yg menjual dibawah itu masyarakat bisa tahu oh ini ga betul, tetapi kalau tidak menyebutkan harga hanya pelayanannya harus A, B, C, D masyarakat tak akan paham,” jelas Baluki.

Masalah harga juga menjadi perhatian Kementerian Agama dalam proses merevisi aturan, karena dikhawatirkan harga yg lebih rendah juga akan mempengaruhi standar pelayanan bagi para jemaah umrah.

Namun, menurut Muhajirin, pemerintah tak bisa menetapkan harga minimal karena menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU akan membatasi kompetisi. Namun pemerintah tetap dapat melakukan pengawasan.

“Kita mencoba memasukkan dalam regulasi itu mungkinkah kita yg bisa menjadi pihak yg berwenang utk nannti ada yg dijual paket dengan harga seperti itu (rendah) kita bisa mengaudit paket itu, atau ada dua skenario kalau PHU ini memiliki sejumlah paket yg dia rumuskan apakah harus mempresentasikan kepada kita (sebelum ditawarkan pada konsumen), ” jelas Muhajirin.

Sejak awal tahun 2017, laporan media meyebutkan ratusan jemaah batal berangkat umrah sesuai jadwal yg telah ditentukan, tetapi ada juga perusahaan yg memberangkatkan jemaah tetapi tidak mengatur kepulangan mereka dari Arab Saudi kembali ke Indonesia.

Selain itu kementerian agama juga tengah mengkaji apakah akan melakukan moratorium atau memperketat pemberian ijin-ijin baru bagi penyelenggara umrah. Kementerian agama menargetkan revisi aturan akan selesai pada akhir 2017.

Solid Gold
Solid Gold Berjangka

Enter Your Mail Address