PT SOLID GOLD BERJANGKA – Militer China memulai patroli udara di sekitar pulau sengketa di perairan Laut China Selatan pada awal pekan ini.

Patroli militer ini seakan menegaskan penolakan tegas Beijing terhadap keputusan pengadilan arbitrase permanen internasional yg menolak klaim China di perairan sengketa itu.

PT Solid Gold Berjangka – Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), nama lain untuk militer China, menerbangkan “jet patroli udara baru-baru ini.”

PLA mengerahkan jet pengebom H-6K & pesawat lainnya termasuk jet tempur, pesawat pengawas & kapal tanker untuk berpatroli di sekitar pulau & terumbu karang di Laut China Selatan, termasuk Huangyan Dao, pulau sengketa yg juga diklaim oleh Filipina dengan nama Scarborough Shoal.

Juru bicara AU China, Shen Jinke, memaparkan bahwa sejumlah pesawat tempur & pengawas itu akan melakukan tugas patroli, pertempuran udara, serta pengawasan pulau & terumbu karang.

“Angkatan Udara bertujuan untuk mempromosikan pelatihan tempur yg sebenarnya di atas laut, meningkatkan kemampuan tempur terhadap berbagai ancaman keamanan & menjaga kedaulatan & keamanan nasional,” kata Shen, dikutip dari kantor berita Xinhua.

BACA JUGA : KEPUTUSAN ARBITRASE LAUT CHINA SELATAN

Shen mengklaim bahwa patroli semacam ini akan dilakukan secara rutin di masa mendatang. “Untuk secara efektif memenuhi misinya, Angkatan Udara akan terus melakukan patroli tempur secara teratur di Laut China Selatan,” ujarnya.

Dalam laporan Xinhua, Shen kembali menegaskan bahwa seluruh kepulauan di Laut China Selatan merupakan bagian dari wilayah China sejak zaman dahulu sehingga, hak & kepentingan China di perairan itu tidak boleh dilanggar.

“Angkatan Udara PLA tegas akan membela kedaulatan nasional, keamanan & kepentingan maritim, menjaga perdamaian & stabilitas regional, & mengatasi berbagai ancaman & tantangan,” katanya.

Pengumuman patroli udara ini, disertai dengan pernyataan terpisah bahwa China akan melakukan latihan militer di lepas pantai Pulau Hainan di Laut China Selatan menyusul keputusan pengadilan arbitrase permanen pekan lalu, yg mengatakan klaim China di laut sengketa yg termaktub dalam sembilan garis putus, atau nine-dash line, tidak sah.

Pengumuman ini juga bertepatan dengan kunjungan Laksamana John M. Richardson, Kepala Operasi Laut AS ke Beijing untuk mendiskusikan sengketa Laut China Selatan & isu lainnya yg merebak usai keputusan pengadilan itu, menurut laporan New York Times.

China sendiri menyatakan tidak peduli pada keputusan itu & menilai pengadilan yg berbasis di Den Haag, Belanda, tidak memiliki jurisdiksi yg relevan terkait sengketa Laut China Selatan.

BACA JUGA : KEDAULATAN DI LAUT CHINA SELATAN

Sementara, Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay mengaku telah menolak tawaran China untuk memulai perundingan terkait saling klaim di Laut China Selatan.

Alasannya, China ingin agar perundingan itu tidak menyinggung hasil pengadilan arbitrase permanen.

Tawaran tersebut disampaikan kepada Yasay oleh Menlu China Wang Yi dalam pertemuan di sela KTT Asia-Eropa akhir pekan lalu.

Yasay mengatakan Yi mengajukan perundingan bilateral terkait masalah tersebut, namun pembicaraan nanti “di luar keputusan arbitrase.”

Filipina, kata Yasay, menolak tawaran itu karena tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka.

(Prz – PT Solid Gold Berjangka)