PT Solid Gold Berjangka | Pejabat Tinggi Baru di Sejumlah Lembaga

PT Solid Gold Berjangka – Pemerintah menunjuk 18 pejabat tinggi baru di sejumlah kementerian dan lembaga negara. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Tim Penilai Akhir (TPA) yang bertugas menggelar seleksi serta memilih para pejabat baru tersebut.

Sekretaris Kabinet sekaligus Sekretaris TPA Pramono Anung mengatakan, dua jabatan yang akan segera memiliki pejabat baru itu antara lain Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

“Ini hal yang rutin dilakukan sebulan hingga tiga bulan sekali. Jumlah eselon I hampir 381 sehingga kalau dua atau tiga tahun mereka pensiun secara rutin pasti ada pergantian,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/8).

Pramono berkata, enam jabatan tinggi di Kementerian Perdagangan akan segera diisi wajah baru. Suksesi juga terjadi untuk dua posisi di Kementerian Perdagangan, satu jabatan di Kementerian Kesehatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Badan Pusat Statistik.

Lebih dari itu, Pramono enggan menyebutkan beberapa nama yang akan mengisi posisi strategis itu. Nanti diumumkan setelah keputusan presidennya jadi,” ujarnya.

Pertemuan TPA dihadiri Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso.

Tugas TPA diatur Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.

Perpres itu mengatur, TPA bertugas menilai hasil pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I.

Presiden sebagai kepala pemerintahan nantinya berwenang untuk menetapkan hasil penilian TPA tersebut

PT Solid Gold Berjangka Baca juga ” Draf Aturan KPU soal Terpidana Ikut Pilkada Diperdebatkan “

Pengaturan soal peluang kepala daerah yang tengah menjalani hukuman percobaan untuk mendaftar kembali sebagai kepala daerah diperdebatkan di parlemen.

Peluang itu dibahas dalam rancangan Peraturan KPU Nomor 5 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan perdebatan muncul karena KPU mempermasalahkan poin tersebut pada rapat konsultasi antara DPR, Bawaslu, KPU dan pemerintah. Padahal, dalam rapat Jumat pekan lalu, KPU tidak mempersoalkan pasal tersebut.

“Perdebatan dimulai sejak KPU menyampaikan sikap resminya yang tidak sesuai dengan kesimpulan sementara tanggal 25 Agustus,” kata Lukman melalui pesan singkat, Selasa (30/8).

Perdebatan itu, kata Lukman, adalah soal boleh atau tidaknya terpidana yang sedang menjalani hukuman percobaan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah.

Lukman menjelaskan pembahasan pasal tersebut masih akan dilanjutkan pada Jumat pekan ini. Sebab, pemerintah dan Bawaslu belum menentukan sikap atas polemik pasal tersebut.

“Jika ada pihak yang berbeda pendapat maka belum bisa dikatakan sebagai kesimpulan rapat,” katanya.

Hingga kini Komisi II, KPU, Bawaslu dan pemerintah baru bersepakat tentang rancangan PKPU Nomor 4 yang mengatur tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah dari sepuluh rancangan PKPU yang diajukan.

Sementara sembilan rancangan PKPU lainnya yakni PKPU tentang Kampanye; Dana Kampanye; Rekapitulasi Penetapan Hasil; Partisipasi Masyarakat; PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara; PKPU tentang Pencalonan; PKPU tentang Pilkada di Daerah Khusus; PKPU tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pilkada 2017; dan PKPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2017 masih dikonsultasikan. ( RDI – PT Solid Gold Berjangka )