PT Solid Gold Berjangka – Kementerian Komunikasi & Informatika (Kominfo) akan menerapkan kebijakan berbeda terhadap penyebaran konten pornografi & bermacam konten negatif lain di dunia maya.

Jika sebelumnya mereka hanya meminta konten tersebut dihapus, nantinya Penyedia Sistem Elektronik (PSE) tempat konten pornografi itu beredar bakal terkena denda.

Besaran dendanya saat ini belum ditentukan, namun berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 500 juta.

“Nanti utk setiap konten porno yg beredar & ditemukan oleh pemerintah akan didenda, antara Rp 100 juta sampai Rp 500 juta,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika).

Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam diskusi bertajuk ‘Ada Apa Dengan PP No. 71 Tahun 2019 (PP PSTE)’ di gedung Kementerian Komunikasi & Informatika.

Menurut Semuel, hal ini memaksa penyedia layanan seperti Facebook & Twitter harus aktif mengontrol konten yg beredar di jejaring miliknya. Jadi bukan sekadar menunggu permintaan dari pemerintah utk memblokir.

Solid Gold Berjangka

Bahkan sanksinya pun bisa bertambah sampai pemutusan akses jika penyedia layanan tak kunjung memperbaiki sistem kontrol kontennya.

Read More : PT Solid Gold Berjangka | Bos Ojek Online Merapat ke Istana
Hal ini tertuang dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 soal Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik (PSTE) yg pada 10 Oktober 2019 lalu, yaitu pengganti dari PP PSTE No. 82 tahun 2012.

Konten yg melanggar itu selain pornografi, jika merujuk pada UU ITE, adalah muatan yg mengandung tindakan asusila, berita bohong, & terkait SARA.

Aturannya sendiri akan berlaku pada akhir 2021, atau sekitar dua tahun setelah PP PSTE ini disahkan. Rentang waktu dua tahun itu ditujukan utk proses sosialisasi & peralihan oleh PSE.

Solid Gold