Loading ...

PT SOLID GOLD BERJANGKA – Pengadilan arbitrase internasional akan mengumumkan keputusannya soal sengketa teritorial yg diajukan Filipina atas China pada 12 Juli mendatang. Keputusan ini akan menentukan klaim China terhadap perairan Laut China Selatan, LCS, yg diperkirakan kaya minyak.

Dlm pernyataan resmi Pengadilan Arbitrase Permanen yg berbasis di Den Haag, Belanda, disebutkan bahwa pengumuman keputusan sengketa teritorial itu akan diumumkan pada tgl 12 Juli pukul 11 siang waktu Den Haag.

Pihak yg bersengketa & negara2x pengamat akan menerima email keputusan itu terlebih dahulu sebelum disiarkan ke publik.

Keputusan itu akan diambil dgn mempertimbangkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS.

Kasus ini diajukan oleh Filipina untuk menantang klaim China, yang mencapai hampir 90 persen, di Laut China Selatan dgn sembilan garis putus2x, atau ‘nine-dashed line’.

PT Solid Gold Berjangka – Garis ini meliputi ratusan pulau, terumbu karang & wilayah perairan yg tumpang tindih dgn Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei, Vietnam & Indonesia di Natuna.

Terkait pengumuman keputusan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei menyatakan langkah yg dilakukan Manila melalui pengadilan itu bagaikan mencemooh hukum internasional.

“Saya sekali lagi menekankan bahwa pengadilan arbitrase tidak memiliki yurisdiksi yg relevan dalam kasus ini, & tidak harus menghasilkan keputusan apapun,” katanya, dikutip dari Reuters.

“Upaya unilateral Filipina terkait penyelesaian kasus di Laut China Selatan melalui [pengadilan] arbitrase bertentangan dgn hukum internasional,” ujar Hong.

BACA JUGA : CHINA=40 NEGARA DUKUNG KLAIMNYA

“Soal kasus sengketa wilayah & perselisihan maritim, China tidak menerima penyelesaian sengketa dari pihak ketiga & tidak menerima penyelesaian sengketa yg dipaksakan kepada China,” ucapnya.

Kantor berita resmi China, Xinhua, melaporkan bahwa pengadilan itu “menyalahgunakan hukum” terhadap “yurisdiksi yg dipersengketakan.” Xinhua menyebut bahwa kasus ini hanya akan memperburuk sengketa.

“Manila gagal untuk melihat bahwa [pengadilan] arbitrase tersebut hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah di Laut China Selatan, yg tidak memberikan manfaat sedikit pun pada kepentingan berbagai pihak terkait,” bunyi laporan Xinhua.

Kasus ini, menurut laporan Xinhua, “bahkan berisiko untuk lebih mempersulit masalah ini dgn memberikan kesan palsu kepada pihak yg bersengketa bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dgn sengaja menciptakan kekacauan.”

BACA JUGA : ARMADA LAUT CHINA BUNTUTI KAPAL INDUK AMERIKA DI PASIFIK

Sementara di Manila, sekretaris komunikasi presiden Herminio Coloma Jr menyatakan Filipina “berharap adanya keputusan yg adil & berkekuatan hukum untuk mempromosikan perdamaian & stabilitas di kawasan.”

Filipina berpendapat bahwa klaim China di perairan dgn nilai perdagangan mencapai US$5 triliun itu melanggar Konvensi PBB ttg Hukum Laut & membatasi hak untuk mengeksploitasi sumber daya & daerah penangkapan ikan dalam zona ekonomi eksklusifnya.

Filipina berpendapat bahwa klaim China melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut & membatasi hak untuk mengeksploitasi sumber daya & daerah penangkapan ikan dlm zona ekonomi eksklusif.

Sekutu Filipina, Amerika Serikat, menyatakan mendukung pengadilan itu & mendesak adanya resolusi yg damai atas sengketa itu.

BACA JUGA : ANTISIPASI AGRESI CHINA, AS TINGKATKAN ARMADA LAUT DI ASIA

“Kami mendukung resolusi damai sengketa di Laut China Selatan, termasuk penggunaan mekanisme hukum internasional seperti arbitrase,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Anna Richey-Allen.

Sebelumnya, AS sudah memperingatkan China agar tidak mengambil tindakan provokatif tambahan menjelang keputusan pengadilan. AS juga telah memperingatkan China untuk tidak mendeklarasikan zona pertahanan udara di Laut China Selatan, seperti yg dilakukannya di Laut China Timur pada 2013 lalu.

(Prz – PT Solid Gold Berjangka)