Solid Gold Berjangka | Lembaga Survei Ini Raih Rekor Tertepat

Solid Gold Berjangka Pemilu langsung di Indonesia sudah dimulai sejak 13 tahun lalu. Sejak itu pula, bermunculan lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count pada pilkada. Rupanya, ada lembaga survei yang pernah memecahkan rekor hitung cepat dengan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Ahli riset dan peneliti dari UGM Sunarto Ciptoharjono, melakukan riset digital dan menemukan hasil bahwa ada rekor proses hitung cepat paling akurat yang pernah terjadi dengan selisihnya 0.00 persen dibandingkan hasil akhir KPUD.

“Ini artinya quick count yang merekor sejarah itu tak meleset sekecil apapun, alias identik persis dengan hasil KPUD,” kata Sunarto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/2/2017).

Seperti diketahui, quick count dilaksanakan dan diumumkan hasilnya di hari pencoblosan. Sedangkan, hasil resmi KPUD umumnya diumumkan dua minggu setelah pilkada.

Itu terjadi dalam pilkada di Sumbawa tahun 2010. Lembaga survei yang melakukan hitung cepat adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan sudah diakui dalam rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai rekor quick count dengan selisih terkecil.

Rekor ini juga sudah diverifikasi dan dilegalkan dalam rekor MURI. Selain itu, penghitungan LSI ini juga menyabet rekor publikasi survei headline koran nasional halaman 1 sebanyak 10 kali berturut-turut, dan rekor sebagai konsultan politik yang memenangkan pemilu presiden tiga kali berturut turut. Semuanya diakui oleh MURI.

“Ke depan, mungkin LSI Denny JA perlu ke kancah dunia seperti Guiness Book of Record. Sangat mungkin rekor nasional yang diperolehnya juga adalah rekor dunia untuk kategori itu,” ucap Sunarto.

Jelang Putaran 2 Pilkada DKI, Mendagri Siapkan Plt Gubernur

Pasangan calon (paslon) petahanan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat kemungkinan akan cuti kampanye karena lolos putaran kedua Pilkada DKI 2017.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pihaknya akan kembali menunjuk pelaksana tugas (Plt) Gubernur. Namun, keputusan tersebut menunggu putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terkait hasil Pilkada DKI 2017 putaran pertama.

“Tunggu KPU dulu, KPU gimana memasuki kampanye tahap ke dua,” kata Tjahjo usai rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (22/2/2017).

Senada dengan Tjahjo, dalam kesempatan sama, Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono menegaskan putusan KPU DKI Jakarta harus diumumkan tanpa adanya sengketa untuk lanjut ke putaran selanjutnya. Dari situ, baru akan ada putusan Kemendagri terkait cuti calon gubernur petahana.

“Jadi diumumkan dulu. Oke, enggak ada sengketa. Lalu (KPUD) putuskan jadwal (kampanye). Dari jadwal kita lihat cutinya kapan, baru kita bisa membuat keputusan adminstratifnya. Depdagri hanya menerima implikasi keputusan KPUD mengenai jadwal kampanye (Pilkada DKI 2017), yang mensyaratkan petahana harus cuti di luar tanggungan,” papar dia.

Mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, ia belum bisa berspekulasi. Namun demikian, Sumarsono menegaskan siap bila jabatan itu kembali diamanatkan padanya.

“(Penunjukan Plt) itu keputusan pimpinan. Kita juga belum tahu siapa yang pas untuk itu. (Kalau dipilih lagi) namanya PNS, itu karena tugas, jadi enggak boleh menolak, selama kita digaji negara ya kita siap di mana pun,” tandas Sumarsono.

Solid Gold Berjangka