Solid Gold – Soal Amien Rais, Golkar Minta KPK Kerja Berdasarkan Fakta

Solid Gold – Partai Golkar berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja berdasarkan fakta hukum dalam menyelidiki dugaan keterlibatan Amien Rais pada kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes).
Adapun Amien Rais disebut menerima transfer dana hingga Rp600 juta dari pengadaan alat kesehatan (Alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan.

Hal demikian terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 31 Mei 2017.

“Harapan kita pada KPK kerja berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada,” kata S‎ekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham usai acara buk puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR Setya Novanto, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2017).

Solid Gold – Idrus menilai, Amien Rais adalah tokoh yang mendorong lahirnya reformasi. “Sehingga kita harapkan KPK bekerja dengan baik berdasarkan pada fakta. Tidak ada satu langkah-langkah yang dilakukan di luar fakta yang ada,” imbuhnya.

Dia pun mengapresiasi langkah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo sebagai perwakilan Amien Rais dalam upaya menemui pemimpin KPK tadi.‎

“‎Itu semua sebagai tokoh reformasi banyak bersuara berjuang tentang kebenaran dan keadilan. Saya kira ini penting dan kita hormat kepada Pak Amien Rais,” tandasnya.

Baca juga “Respons PPP Terkait Kasus yang Menjerat Pendiri PAN”

Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan diusulkan agar mengirimkan anggotanya untuk masuk panitia khusus (Pansus) hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usul itu dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani‎.

Tujuannya, untuk mengklarifikasi tentang nama Pendiri PAN Amien Rais yang disebut dalam tuntutan jaksa penuntut umum KPK terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) untuk mengantisipasi kejadian luar biasa 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan.

“‎Justru itu sampaikan ke Pak Zulkifli agar PAN mengirimkan wakilnya, mengirimkan wakilnya untuk mengklarifikasi hal-hal seperti ini,” kata Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Menurut dia, sudah tidak ada lagi pandangan untuk menjaga KPK. “‎Sudahlah tidak usah ada omongan itu, Pansus ini diniati proporsional, kita jalankan tidak usah target tertentu, faktual apa yang kita temukan ya itulah yang kita sikapi sebagai rekomendasi,” papar anggota komisi III DPR ini.

Selain itu lanjut dia, Pansus tersebut bertujuan untuk bertabayun. “Kalau enggak ada pansus bagaimana kita bertanya kepada KPK, makanya kirimkan, jangan karena misalnya mau pencitraan jadi enggak, padahal hatinya ingin,‎” pungkasnya.

Adapun pendiri PAN Amien Rais disebut menerima transfer dana hingga Rp600 juta dari pengadaan alkes guna mengantisipasi kejadian luar biasa 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan.

Hal demikian terungkap dalam sidang pembacaan tuntutan Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 31 Mei 2017 malam.

Solid Gold