Solid Gold – Wacana pemberian wewenang khusus dan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme muncul dalam pembahasan RUU Antiterorisme di DPR.

Solid Gold Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan tak mau berandai-andai bila TNI diberi wewenang tersebut.

“Saya tidak mau berandai-andai, hukumnya belum jelas kok. Tapi saya katakan alangkah bodohnya bangsa ini kalau masih menggunakan undang-undang yang sekarang ini,” ujar Gatot di Gedung Pancasila, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).

Gatot menilai, UU Antiterorisme yang ada saat ini sangat longgar. Terutama terkait perkara penindakan terhadap terduga teroris. Terduga teroris hanya bisa ditindak bila yang bersangkutan sudah melakukan teror.

Dengan UU Antiterorisme yang ada, lanjut Gatot, jaringan teroris dari luar negeri sangat leluasa masuk ke Indonesia. “Kalau undang-undang yang sekarang ini, kan pidana setelah berbuat, baru diperiksa, deliknya material bukan formal. Jadi paling aman,” kata Gatot.

Solid Gold – Gatot mengingatkan adanya perubahan kondisi strategis baik di tingkat global maupun regional. Di tingkat regional, Gatot menyebut konflik antara kelompok teror Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) dgn militer Filipina di Marawi, Filipina.

Marawi, kata Gatot, adalah daerah terluar Filipina yang berbatasan langsung dng Indonesia. Dengan mengandalkan UU Antiterorisme yang ada, Gatot memprediksi Indonesia tak bisa melakukan cegah dini potensi melebarnya konflik ISIS dgn militer Filipina.

“Filipina Selatan tinggal dekat ke sini. Jadi kalau masih undang-undang yang seperti itu, tunggu saja mereka berpesta di sini. Kita persaingan bom saja di sini. Jadi kita harus bersama-sama sepakat teroris adalah musuh bersama, musuh masyarakat,” ucap Gatot.

Solid Gold

Baca juga “Cegah Konflik ISIS-Filipina Meluas, TNI Gelar Operasi Militer”

TNI melakukan operasi laut di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina menyusul kontak senjata antara kelompok teror Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) dengan militer Filipina, di Marawi, Filipina.

Marawi merupakan daerah terluar Filipina yang berbatasan dengan Indonesia. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, operasi laut dilakukan untuk mencegah konflik antara militer Filipna dengan kelompok teror ISIS tidak melebar ke Indonesia.

“TNI sudah melakukan operasi laut. Mulai dari Halmahera Utara, Morotai, Sangir, sampai Laut Sulawesi,” ujar Gatot di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).

Selain menggelar operasi laut, lanjut Gatot, TNI juga menggelar operasi intelijen serta mengkoordinir nelayan-nelayan di sepanjang pesisir laut yang berbatasan langsung dengan Filipina, dengan Angkatan Laut (AL). Selain AL, pengkoordiniran nelayan-nelayan ini juga melibatkan Babinsa serta personel TNI di wilayah setempat.

“Ada banyak pasukan dan kapal laut dilibatkan,” ucap Gatot.

Sementara itu terkait sejumlah WNI Yang masih terjebak di tengah konflik di wilayah Marawi, Gatot menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan otoritas Filipina untuk segera memulangkan para WNI tersebut.

“Itu masih negara Filipina, jadi kita mengkoordinasikan saja,” kata Gatot.

Solid Gold