PT SOLID GOLD BERJANGKA – Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra menyebut pelibatan unsur militer dalam operasi penanggulangan terorisme dibutuhkan untuk membantu kinerja aparat Kepolisian.

Hal itu diungkapkannya terkait tewasnya dua teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yg salah satunya merupakan Abu Wardah alias Santoso, oleh tim gabungan Satgas Operasi Tinombala di Poso.

“Ini satu gambaran bagaimana prospek undang-undang membutuhkan operasi gabungan dalam penanggulangan terorisme,” ujar Supiadin di Gedung DPR, Jakarta.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini menilai hasil perburuan dengan tim gabungan antara unsur TNI & Polri dalam operasi antiteror akan mendapatkan hasil lebih cepat.

Menurutnya, pasukan TNI memiliki spesifikasi atau kemampuan khusus saat menjalankan operasi militer, khususnya dalam kondisi geografis hutan belantara seperti di Poso.

“Kendalanya selama ini karena Polri secara teknis tidak dilatih perang di hutan. Tapi TNI spesifikasinya perang di hutan,” ujar Supiadin.

PT Solid Gold Berjangka – Pelibatan TNI dalam operasi antiteror tertuang dalam draf revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yg diajukan pemerintah dan kini tengah dibahas parlemen.

Pada draf Pasal 43 B ayat (1) disebutkan, kebijakan & strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh Polri, TNI, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yg dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yg menyelenggarakan penanggulangan terorisme.

Sementara itu, pada ayat (2) disebutkan, peran TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Polri.

Pelibatan TNI yg tertuang dalam pasal ini pun hingga kini masih didebatkan oleh sejumlah pihak.

Meski demikian, menurut Supiadin, terorisme tidak hanya persoalan tindak pidana, yg berkaitan dengan ranah hukum.

Namun, terorisme menurutnya, juga menyangkut segala aspek termasuk ideologi, ekonomi, politik & geografi.

Karenanya, pelibatan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme tidak akan bersentuhan pada proses hukum, melainkan hanya sebatas dalam penindakan.

Nantinya, Supiadin menambahkan, pelibatan TNI akan disesuaikan dengan spesifikasi atau kebutuhan sasaran. Selain itu, konteks keamanan negara secara luas juga menjadi alasan pelibatan TNI dalam operasi antiteror.

BACA JUGA : OPERASI MILITER TNI DI FILIPINA

Ia mencontohkan, jika operasi antiteror dilakukan di wilayah laut atau udara, maka militer paling memungkinkan menjadi leading sector dalam penanggulangan terorisme.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar sebelumnya menyampaikan bahwa tim gabungan personel TNI & Polri tersebut akan tetap bertugas untuk menuntaskan dan mengantisipasi berkembangnya kelompok teroris di wilayah Poso.

“Masih ada belasan orang lagi yg pernah beraktivitas dengan Santoso, termasuk tiga yg melarikan diri kemarin. Meski itu (jenazah) Santoso atau bukan, operasi Tinombala tetap dilanjutkan,” ucap Boy saat memberikan keterangan pers di kantornya, kemarin.

Dia menerangkan Satgas Tinombala tidak hanya dibentuk untuk memburu Santoso semata. Tim tersebut bertugas untuk membersihkan seluruh jaringan Mujahidin Indonesia Timur hingga ke akar-akarnya.

(Prz – PT Solid Gold Berjangka)